Desa Pacarpeluk

PEMERINTAH  KABUPATEN  JOMBANG

KECAMATAN MEGALUH

DESA PACARPELUK

PERATURAN DESA PACARPELUK

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA PACARPELUK TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACARPELUK,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA PACARPELUK

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam RPJM Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kecamatan Megaluh adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jombang  dan  Perangkat  Daerah  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
   6. Desa adalah Desa Pacarpeluk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
   8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
   9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 2017 – 2022, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
   10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
   11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
   12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
   13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pacarpeluk Tahun 2017 merupakan dokumen pembangunan Desa Pacarpeluk mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

• RPJM Desa Pacarpeluk merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Jombang.
• RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

• RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PERATURAN DESA

BAB. I         PENDAHULUAN

• Latar Belakang
• Landasan Hukum
• Pengertian
• Maksud dan Tujuan

BAB. II        PROFIL DESA

          2.1    Kondisi Desa

                   2.1.1 Sejarah Desa

                   2.1.2 Demografi

                   2.1.3 Keadaan Sosial

                   2.1.4 Keadaan Ekonomi

          2.2    Kondisi Pemerintahan Desa

                   2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

                   2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB. III      MASALAH DAN POTENSI

          3.1    Masalah

          3.2    Potensi

BAB. IV      RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015-2018

          4.1    Visi dan Misi

                   4.1.1 Visi

                   4.1.2 Misi

          4.2    Arah Kebijakan Pembangunan Desa

          4.3    Rencana Kegiatan Desa

                   4.3.1 Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa

                   4.3.2 Pelaksanaan  Pembangunan  Desa

                   4.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

                   4.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB. V        PENUTUP

Pasal 6

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Kepala desa berkewajiban melaksanakan RPJM Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

• Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Diundangkan di Pacarpeluk

pada tanggal 05 Januari 2017

SEKRETARIS DESA PACARPELUK,

JOHANES PAMUNGKAS

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010  NOMOR  03/E